Mengurai Fakta Soal Banjir Jakarta

Sejarah, banjir Jakarta adalah soal sejarah, sejarah tentang tata kota atau lebih tepatnya tata kelola air yang diwariskan Belanda untuk kota Jakarta. Dulunya adalah rawa namun oleh pemerintah Belanda mampu dijadikan sebagai kota besar, menduplikasi sistem polder di negaranya.

Belanda menyadari betul bahwa struktur lahan kota Jakarta yang berada sejajar dengan permukaan laut, menyebabkan Jakarta sangat rentan dengan banjir. Kondisi kota Jakarta pun tidak jauh berbeda dengan Belanda, juga rentan banjir. Namun kehebatan tata kelola air, manajemen air dan sistem polder, Belanda bebas banjir.

Lantas apakah kesuksesan Belanda membangun polder di negaranya bisa sama berhasilnya dengan Indonesia?, ternyata tidak. Sampai sekarang Jakarta masih langganan banjir, bahkan seperti menjadi agenda musiman, setiap musim hujan pasti banjir kembali menggenangi sebagian wilayah di Jakarta.

Polder adalah sistem sebuah sistem drainase terpadu yang terdiri tanggul, saluran, kolam retensi, muara sungai struktur atau pompa air yang dikendalikan sebagai satu kesatuan bagian pengelolaan. Apakah sistem polder ini cukup efektif diterapkan di kota Jakarta? Untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa melihat fakta-fakta berikut terkait tata kota dan tata kelola air kota Jakarta.

1. Hulu (Kawasan Puncak, Jabodetabekpunjur)

Struktur permukaan tanah kota Jakarta yang termasuk daerah pesisir sangat rentan dengan masalah lingkungan. Apabila tutupan hutan di wilayah DAS bagian hulu (Ciliwung) tidak terjaga maka kedatangan air permukaan yang sampai ke hilir (Jakarta) semakin cepat dan banyak.

Perubahan alih fungsi lahan di daerah puncak setiap tahun sangat tinggi, hasil penelitian yang dilakukan oleh P4W (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) menyebutkan bahwa sekitar 39% pemukiman yang berada di kawasan puncak tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan daya dukung wilayah. 

Akibatnya banjir dan longsor selama beberapa tahun terkahir Das Ciliwung adalah pertahanan terakhir kota penyangga, karena dari enam DAS yang ada di kabupaten Bogor, DAS Ciliwung yang memiliki tutupan hutan seluas 3.565 ha. Jika tutupan lahan yang ada di kawasan puncak semakin berkurang maka sudah bisa diperhitungkan dampaknya bagi Jakarta.

Peta Situasi dan Kondisi DAS Ciliwung di Puncak

perubahan penutupan penggunaan lahan kawasan puncak dan sekitarnya (1992&2001)

2. Tata Ruang Kota Jakarta

Bagaimana dengan tata ruang kota Jakarta? rencana tata ruang wilayah Jakarta tahun 2011 – 2030 menyisakan sedikit sekali ruang terbuka hijau terutama di kawasan rawan banjir seperti Jakarta Utara. Pembangunan berbagai pusat kegiatan menumpuk di kota Jakarta. Akibatnya lahan hijau Jakarta berubah menjadi kawasan terbangun yang menyisakan sedikit daerah resapan.

Setiap tahun penurunan permukaan tanah di kota Jakarta sekitar 10 cm, bayangkan 10 tahun kemudian bagaimana kondisi Jakarta. Kunci utama penyelenggaraan tata ruang ada di rencana tata ruang wilayah. Jika Rencana Tata Ruang saja sudah bermasalah, maka kita tinggal menunggu masalah yang lebih besar lagi di lapangan.

Bandingkan dengan peta RTH Jakarta

lihat perbandingan dengan peta penggunaan lahan sebelumnya. warna kuning adalah pemukiman, dan warna hijau adalah rencana kawasan hijau.

3. Jumlah RTH

Terdapat penggunaan lahan yang berbeda-beda pada setiap wilayah, di mana perbandingan luasan lahan terbangun dan lahan yang berpotensi manjadi RTH dapat dilihat pada peta Jakarta di bawah ini:

Prporsi RTH di Jakarta

Pada peta Jakarta menunjukkan bahwa potensi RTH di Jakarta, beberapa kecamatan masih cukup tinggi, Terdapat tiga kecamatan yang memiliki potensi ruang terbuka hijau  dominan, yaitu Kecamatan Cipayung, Makasar, dan Jagakarsa, di mana ketiganya memiliki potensi ruang terbuka hijau lebih besar dari 50%.

Ketiga kecamatan tersebut dalam RTRW DKI Jakarta 2010 termasuk dalam zona resapan air, sehingga perlu pengendalian pembangunan agar tidak banyak beralih fungsi.

4. Kondisi Situ Kota Jakarta

Situ yang mendangkal di Jakarta disebabkan karena sampah yang menumpuk sehingga menyebabkan banjir ketika terjadi hujan. Kondisi situ di beberapa kecamatan sudah ada yang rusak, di Jakarta Utara dan Jakarta Barat terdapat tiga situ yang rusak, sedangkan Jakarta Timur terdapat lima situ yang rusak. Salah satu situ yang rusak parah adalah situ Rawa Badung, kondisi situ Rawa Bandung semakin menyempit karena semakin dipadati oleh pemukiman.

Gambar: Situ Rawa Badung

5. Kurangnya Pemetaan Zonasi Banjir

Dalam rencana tata ruang wilayah kota Jakarta, pemetaan manajemen penanganan banjir sangat sedikit sekali. Hanya ada satu peta yang terkait dengan banjir di Jakarta, yakni peta rencana sistem polder pengendalian banjir.

Puluhan tahun Jakarta jadi langganan banjir, apakah sudah ada pemetaan untuk zona rawan banjir bagi kota Jakarta?. Peta zonasi rawan banjir saja tidak cukup, peta resiko dampak banjir juga perlu diadakan karena terkait dengan perhitungan resiko banjir yang berdampak pada kegiatan ekonomi.

Pemetaan zonasi rawan banjir, dan resiko banjir berperan penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan lahan di kota Jakarta. Peta ini membantu pemerintah kota untuk menentukan kawasan yang harus di tata kembali dan mendapat perencanaan khusus untuk pengembangan infrastruktur penanggulangan banjir.

zonasi kawasan banjir (The Planning System and Flood Risk Management)

dampak ekonomi pada kawasan yang ditetapkan sebagai zona rawan banjir

Zonasi jumlah penduduk pada daerah rawan banjir

prakiraan dampak lingkungan dari bencana banjir

Publik, masyarakat dan perencana kota dan segenap warga Jakarta  punya satu tujuan yang sama, Jakarta bebas banjir. Mengatasi banjir di Jakarta tidak bisa diselesaikan berdasarkan batas wilayah administrasi saja.

Kerjasama dengan pemerintah Jawa Barat terkait pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan puncak (DAS Ciliwung) diperlukan untuk menangani banjir di Jakarta. Sedangkan untuk di dalam kota Jakarta sendiri, yang perlu dilakukan adalah membenahi kembali situ, waduk, RTH dan pemeliharaan sungai.

Tahapan pengendalian banjir di Jakarta melalui tiga tahap penting, (1) perbaikan daerah hulu (DAS Ciliwung), untuk menambah resapan air dan memperlambat laju datang air ke hilir.

(2) Melindungi kawasan hilir, dengan mengembalikan fungsi situ, waduk, RTH dan pemeliharaan sungai, dan (3) tahapan pengembangan infrastruktur, seperti pembuatan sumur resapan dan drainase “tembus air” (permeable drainage).

bio retention (kiri) dan drainage permeable (kanan)

Terlepas dari kepentingan politik yang mempengaruhi proses alih fungsi lahan, pada dasarnya pemerintah sebenarnya sudah tahu apa masalah dan bagaimana menghindari masalah. Banyak pakar tata kota dan hasil sayembara menciptakan ide inovatif untuk membebaskan Jakarta dari banjir.

Kita hanya menunggu dan menyaksikan setiap waktu, perubahan yang terjadi di kota Jakarta, apakah lebih baik atau lebih buruk. Jika bisa diselesaikan tanpa banyak basa basi politik dan proses birokrasi yang berbelit-belit, selayaknya di tahun berikut kita suda tidak mendengar Jakarta kebanjiran.

Semoga..Jakarta lebih baik

Sumber:

LEMBAR FAKTA FOREST WATCH INDONESIA

KUALITAS AIR SUNGAI DAN SITU DI DKI JAKARTA (Diana Hendrawan)

The Planning System and Flood Risk Management

Adaptive Flood Risk Management Planning (Experience from the SAWA Pilot Regions)